DPD RI: Keinginan Senator Papua untuk Cabut Izin Miras Mesti Jadi Pertimbangan Presiden

  • Laporan:

sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengatur perizinan investasi bagi industri miras di Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. 

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasar pada Perpres itu, industri miras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber baik investor asing maupun investor domestik. Selain itu, dengan izin tersebut koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri miras.

Keluarnya Perpres tersebut menimbulkan penolakan dari salah satu senator asal Papua Barat Filep Wamafma dengan berbagai macam pertimbangan. Menurut anggota Komite I DPD RI tersebut banyak persoalan hukum yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pengaruh dari minuman beralkohol. Dan pada kesempatan sebelumnya, Filep juga mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Dalam keterangan resmi Senin (01/03/2021) , Waka DPD RI, Sultan B Najamudin mendukung sekaligus memperkuat keinginan Senator Filep yang dalam pernyataannya sangat didukung oleh tokoh agama, masyarakat, bahkan tokoh gereja di tanah Papua.

Menurut Sultan B Najamudin, Sisi lain dari investasi miras dibeberapa daerah di Indonesia bukan hanya tentang peredaran alkohol ditengah masyarakat dengan begitu banyaknya dampak negatif yang ada. Tapi juga mesti ditinjau dari sisi pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah atau daerah yang ditetapkan yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar