Raker dengan Bupati Pamekasan, Ketua DPD RI Singgung Pentingnya Kekuatan Ekonomi Daerah

  • Laporan:

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi itu menjadi indikator bagi kesuksesan pemekaran wilayah. Baik pembentukan provinsi baru, maupun pembentukan kota dan kabupaten baru, yang saat ini diukur dengan kemampuan fiskal daerah. 

"Tolok ukur yang kita gunakan adalah kemandirian fiskal, yaitu kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Inilah yang harus menjadi concern kita semua," jelas LaNyalla.

Terkait masalah tersebut, LaNyalla telah melaporkan ke Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), mengenai keinginan masyarakat Madura untuk membentuk Provinsi Madura. 

Namun, alat ukur pemerintah masih sama, yakni kemandirian fiskal daerah. Sehingga, pemerintah masih melakukan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Oleh karena itu, dirinya hadir untuk memberi motivasi dan road map, agar stakeholder di daerah menyiapkan diri untuk fokus kepada upaya-upaya yang memastikan kemandirian fiskal itu bisa terwujud.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan masih banyak daerah yang belum mandiri. Dari data yang ada, diketahui jika Pemerintah Provinsi yang belum mandiri sebanyak 10 dari 34 Provinsi pada Tahun Anggaran 2018. Angka ini turun menjadi 8 dari 34 Provinsi pada Tahun Anggaran 2019. 

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar