Komisi IX DPR Minta Distribusi Kontrasepsi Tak Dibatasi Desil

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, meminta agar distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk program keluarga berencana (KB) dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan.

“Jadi menurut saya ini alkon ini harus diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Tidak perlu ada desil-desil bahwa yang boleh mengambil desil 1, 2, 3," kata Nihayatul, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi umumnya memiliki pilihan sendiri dalam memperoleh alat kontrasepsi. Sehingga pembatasan berdasarkan desil justru berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap program KB.

“Kalaupun yang oke mampu, saya bisa pastikan mereka tidak akan mengambil yang gratis. Pasti mereka akan mencari kualitas alkon, ya bukan berarti alkon yang disediakan pemerintah tidak bagus, tapi pasti mereka punya preferensi yang berbeda, kalau yang orang mampu tidak akan mengambil yang gratis ini,” ungkapnya.

Terlebih, kata Nihayatul, ketersediaan alokon merupakan bagian penting dari perencanaan keluarga. Pasalnya, perencanaan keluarga juga berkaitan dengan upaya mencegah stunting melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran.

“Karena kita sudah berubah dua anak lebih sehat, bukan dua anak cukup lagi, tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alkon,” tandasnya.