SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah menyusun rencana mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih jelas dan terukur agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika sudah terjadi.
Mennurutnya, kasus kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia yang terus berulang, perlu direspons dengan strategi mitigasi yang dapat menjadi acuan bersama sekaligus dasar pengawasan DPR.
Namun, pemerintah juga perlu memperjelas pembagian luasan karhutla berdasarkan status kawasan, termasuk kawasan konservasi maupun kawasan yang berada dalam wilayah pemegang izin.
Hal itu dinilai penting untuk memastikan pihak yang memiliki tanggung jawab atas kawasan tersebut dapat turut bertanggung jawab terhadap penanganan dan pencegahannya.
“Jangan sampai APBN kita keluar pada kawasan-kawasan yang terbakar di kawasan pemegang izin. Jangan sampai mereka membakar hutan kita, kita keluarkan uang untuk menyelesaikan apa yang mereka kerjakan,” kata Johan dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 21 Agustus 2026.
Ia pun berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan penanganan karhutla dengan mengutamakan pencegahan dan mengalokasikan anggaran berdasarkan tingkat risiko di masing-masing wilayah.
“Dengan prinsip alokasi seharusnya mengikuti konsentrasi risiko,” pungkasnya.