Anggota DPR Minta Carikan Solusi Program MBG Usai Putusan MK

SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta pemerintah untuk mencarikan solusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan pendanaan Program Makan Bergizi (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan.

"Jadi saya kira ke depan memang pemerintah harus nyarikan solusi ya, solusi penganggaran MBG ini agar tidak mengambil dari dana pendidikan," kata Zainul, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.

Meski demikian, pihaknya menghargai keputusan MK dan meminta pemerintah untuk melakukan simulasi terkait skema perencanaan anggaran, mengingat penerima manfaat dalam desain program MBG sangat besar.

"Karena itu sudah jadi keputusan, maka ya kita minta pemerintah untuk membuat simulasi. Simulasi skema pengganti pembiayaannya seperti apa. Karena kalau kita langsung pisahkan dana pendidikan yang sekarang dipakai oleh MBG, itu turunnya sangat drastis," ungkapnya.

Diketahui, MK telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara. Dalam putusannya, MK menyatakan anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan harus dipisahkan dari alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan.

Selain itu, MK juga mengamanatkan agar pemisahan anggaran tersebut mulai diterapkan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028. Menurut Fikri, tahun 2027 menjadi masa transisi bagi pemerintah untuk melakukan simulasi dan penyesuaian kebijakan.