SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan aliran uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa dugaan ini muncul seiring pengakuan Raja Juli yang menerima amplop dari Suhardiman dalam pertemuan pada Juni 2026. “Ini yang kemudian akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik. Karena memang dari keterangan awal bahwa ada pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada Pak Menteri di Kemenhut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026.
Menurut hasil penyidikan, Suhardiman diduga “memalak” 914 petani untuk mengurus izin pelepasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.828 hektare. Uang yang dikumpulkan kemudian dikonversi ke dalam bentuk dollar Singapura. KPK kini menelusuri kemungkinan kaitan dana tersebut dengan amplop yang diterima Raja Juli.
Namun, KPK belum mengetahui isi amplop karena Raja Juli tidak menyerahkannya saat melaporkan gratifikasi. “Sehingga kami juga di sini belum mengecek isian dari amplop tersebut,” ucap Budi.
Sebelumnya, Raja Juli mengakui bahwa Suhardiman meninggalkan amplop tertutup saat audiensi di Kemenhut pada 2 Juni 2026. Ia mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut, meski prosesnya sempat tertunda hingga akhirnya diserahkan kembali pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi. Raja Juli menegaskan bahwa pengembalian amplop itu merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik.
Di sisi lain, Raja Juli membantah adanya keterkaitan dirinya dengan pelepasan kawasan hutan di Kuansing. “Tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya keluarkan jadi APL,” tegasnya.