IAW: MBG Program Mulia Pemerintah yang Perlu Dijaga dengan Tata Kelola Baik
SinPo.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap perlu dilanjutkan karena menyangkut kebutuhan jutaan anak Indonesia. Selain berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kecukupan gizi anak, program ini juga menjadi bagian penting dari upaya pemenuhan gizi nasional guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing menuju terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG perlu dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Program ini harus diselamatkan. Tetapi menyelamatkan MBG bukan berarti membela semua keputusan Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Iskandar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurutnya, sejumlah kejadian yang diduga terkait konsumsi makanan yang terjadi di beberapa daerah perlu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan standar pengawasan pada dapur maupun proses distribusi.
“Secara rasional, dapur adalah titik kritis. Di dapur bahan baku diterima, dicuci, dipotong, dimasak, disimpan, dikemas, lalu dikirim,” ujarnya.
Karena itu, Iskandar menilai setiap dapur perlu didukung sistem pengendalian mutu yang kuat dengan petugas yang bertanggung jawab mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan hingga distribusi makanan.
“Program sebesar MBG tidak boleh hanya mengandalkan niat baik. Ia harus mengandalkan sistem. Niat baik tanpa standar bisa menjadi kelalaian massal,” tegasnya.
Di sisi lain, proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG juga dinilai dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program ke depan.
“Jika dugaan itu terbukti di pengadilan, maka ia bukan hanya perkara pidana tiga orang. Ia adalah cermin bahwa tata kelola program sejak hulu memang membuka ruang konflik kepentingan,” kata Iskandar.
IAW mendorong adanya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta keterbukaan informasi yang proporsional kepada publik.
“Yang dipersoalkan adalah apakah kemuliaan itu dikelola dengan cara yang bersih, aman, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Iskandar, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“MBG bukan sekadar soal nasi, telur, susu, dan sayur. Ia adalah ujian negara, tentang apakah Indonesia mampu mengubah pajak rakyat menjadi gizi rakyat, bukan menjadi rente, mark-up, dan perkara pidana,” tutupnya.
