Golkar Ingatkan BGN Harus Jamin Penunjukan SPPG Transparan
SinPo.id - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin penunjukan dan pengelolaan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.
"BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.
Sarmuji menekankan sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola BGN harus dipastikan berjalan dengan baik.
"Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan," katanya.
Dia menyatakan hal itu juga mencakup kualitas makanan yang disajikan. Sarmuji mengatakan hak siswa atas makanan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun.
"Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden," kata dia.
Oleh sebab itu, Sarmuji mendorong BGN untuk tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran MBG agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat dipastikan benar-benar sampai ke penerima manfaat.
"Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, terhadap sistem pengawasan, terhadap seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya satu: agar program ini benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo," katanya.
