Usai Iduladha, Bapanas Klaim Harga Pangan Tetap Terkendali

SinPo.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan, posibilitas fluktuasi harga pangan sebagai salah satu imbas gejolak geopolitik, mampu diatasi Indonesia dengan memastikan neraca pangan yang kuat. Tren stabilitas pangan dapat ditengok usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha di minggu ini.

"Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur terlebih dahulu dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono dalam keterangannya, Senin, 1 Juni 2026. 

Menurut Maino, jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) pasa April, inflasi  turun, dan secara nasional kondisi harga terkendali. "emang yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi, karena sentra-sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode (panen) waktunya tentunya juga berbeda-beda antarwilayah," ujarnya. 

Dalam pantauan Bapanas, hingga 29 Mei atau 2 hari usai Iduladha, rerata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Misalnya, rerata harga beras medium secara nasional di Rp 13.456 per kilogram (kg) yang telah turun tipis 0,19 persen dari seminggu sebelumnya.

Sementara bawang merah di Rp 47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp 41.500 per kg. Cabai merah keriting di Rp 60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp 55.000 per kg. Untuk cabai rawit merah yang harus diperhatikan fluktuasinya. Namun daging ayam ras di Rp 38.385 per kg dan telur ayam ras Rp 29.469 per kg. Keduanya masih dibawah level HAP.

Pemerintah tentunya tak hanya mengawasi level harga pangan di tingkat konsumen saja. Kepentingan produsen pangan dalam negeri juga harus dijaga keseimbangannya. Terkadang harga di tingkat konsumen cukup baik, namun harga di tingkat produsen terlalu rendah.

"Jadi semua harus kita lindungi. Karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar, yang menguntungkan, agar mereka tetap semangat berproduksi. Produksi juga penting karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah-olah di tingkat konsumen saja. Kita lupa di tingkat produsen juga kadang harganya tidak stabil atau mengalami gangguan," jelas Maino.

Oleh karena itu, lanjut Maino, intervensi dari pemerintah menyasar keduanya. Baik di tingkat produsen melalui penyerapan panen dengan harga yang baik, serta penyaluran beras SPHP untuk di tingkat konsumen. 

"Ada juga penyaluran jagung SPHP yang penting juga untuk para peternak karena hari ini situasinya harga pakan, komponen pakan khususnya, juga sedang tinggi," ucapnya. 

Salah satu yang dikebut adalah program SPHP beras. Total realisasi sejak Januari sampai Mei 2026, telah mencapai 507 ribu ton. Ini terdiri 221 ribu ton di Januari dan Februari yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Sementara 286 ribu ton merupakan realisasi Maret sampai Mei yang merupakan SPHP beras tahun 2026.

Adapun capaian realisasi SPHP beras di tahun ini yang 507 ribu ton tersebut meningkat pesat hingga 180 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Untuk diketahui, program SPHP beras sampai Mei 2025 realisasinya masih di angka 181 ribu ton.

Program intervensi pangan lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah dilaksanakan. Sampai akhir Mei ini pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan hingga 15,4 juta keluarga penerima manfaat. Sementara di bulan Mei 2025, program bantuan pangan belum berjalan.

Sumber beras yang digunakan dalam program intervensi pangan pemerintah pun berasal dari panen dalam negeri. Realisasi pengadaan setara beras dari dalam negeri oleh Bulog hingga menjelang tutup bulan Mei ini telah mendekati 3 juta ton. Catatan emas di tahun ini telah melampaui realisasi Januari-Mei 2025 yang berkisar 2,5 juta ton.

Terakhir, program pasar murah juga digencarkan dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM). GPM yang terlaksana sampai di penghujung Mei ini telah tercapai 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Torehan ini jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.