Legislator PDIP Geram Bantuan Pangan Belum Teralisasikan
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman geram realisasi bantuan beras dan minyak goreng tahun 2026 belum juga terealisasi seiring fenomena meroketnya harga-harga di tengah makin berkecamuknya konflik geopolitik dunia.
Penegasan itu disampaikan Alex, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa, 19 Mei 2026.
Kegeraman Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu tak lepas dari mandeknya penyaluran bantuan untuk 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat pada Februari-Maret 2026, sebagaimana telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto.
"Penyaluran bantuan periode Februari-Maret 2026 ini dimaksudkan Presiden Prabowo untuk meringankan beban jutaan KPM terdaftar, hadapi Ramadan dan Lebaran. Kini, Ramadannya usai. Lebarannya finish. Serapan anggaran untuk itu masih nol persen hingga Mei 2026. Ada apa? Rencana yang sudah disusun sedemikian rupa, tak kunjung dieksekusi," kata Alex dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
RDP ini mengagendakan pembahasan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dan progres pelaksanaan anggaran Tahun 2026.
Tak kunjung dieksekusinya rencana penyaluran bantuan beras dan minyak goreng dengan total kebutuhan 664.888 ton beras dan 132,9 juta liter MinyaKita ini, di mata Alex, telah menyalahi tujuan utama didirikannya Bapanas, menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan.
"Sekarang, harga pangan meroket. Jika kemudian yang dijadikan alasan sekarang ini adalah persoalan perang, oke kami terima," kata Alex.
"Maka pertanyan pentingnya, rencana Bapak Ibu untuk menghadapi dampak gejolak perang ini seperti apa," tegas Ketua PDIP Sumatra Barat itu.
Langkah antisipasi ini ditanyakan Alex, tak lepas belum adanya aksi konkret Bapanas untuk menstabilkan harga pangan saat ini yang sudah melonjak naik di seantero nusantara.
Selain itu, Alex yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI meminta Bapanas mengintensifkan koordinasi dengan Perum Bulog, sebagai lembaga yang diamanahi untuk mendistribusikan bantuan tersebut.
"Bapanas mesti segera menyusun program untuk atasi lonjakan harga sembako serta teknis penyalurannya bersama Perum Bulog," ucap Alex.
"Segera laporkan ke Komisi IV DPR RI, jika peta jalannya untuk mengatasi lonjakan harga pangan telah selesai disusun," timpal Alex.
