Chusnunia: Evaluasi Kebijakan Bebas Visa dan Perkuat Kemudahan Akses Bagi Wisman
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim (Nunik) menilai perlunya melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa. Pemerintah diminta lebih selektif dalam memberikan bebas visa agar berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.
Demikian disampaikan Nunik merespons Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko yang menyebut bahwa kebijakan bebas visa bukan faktor utama yang menentukan banyaknya turis mancanegara datang ke Tanah Air.
"Apa yang dijelaskan Pak Dirjen tidak salah karena berbasis data meski demikian poin utamanya bukan pada menghapus kebijakan bebas visanya tapi lebih selektif pada negara-negara mana yang menjadi asal wisatawan yang terkait dengan kebijakan bebas visa," kata Nunik dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.
Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan dari data kunjungan wisatawan mancanegara tersebut, pemerintah bisa menyeleksi wisatawan-wisatawan yang datang terkait dengan kebijakan bebas visa.
Meski demikian, Ketua DPW PKB Lampung itu sependapat bahwa wisatawan asing lebih mempertimbangkan kemudahan layanan, digitalisasi, dan treatment selama berada di Indonesia dibanding kebijakan bebas visa.
"Kita harus terus mendorong pergeseran strategi pariwisata dari sekadar mengejar jumlah kunjungan (mass tourism) menjadi fokus pada kualitas, pengalaman, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi yang lebih besar," katanya.
Menurutnya, paradigma ini menekankan pada keamanan, kenyamanan, serta kepuasan wisatawan. Terlebih, pemerintah sendiri telah mencanangkan fondasi besar terhadap pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan merujuk pada Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
"Quality tourism ini bukan hanya tentang jumlah kunjungan, tetapi bagaimana daya saing destinasi yang kita miliki dapat memberikan pengalaman yang unik, bernilai tinggi, berkelanjutan bdan yang juga tidak kalah penting adalah berdampak pada perekonomian masyarakat," katanya.
Berdasarkan pemaparan Hendarsam, saat Indonesia menerapkan bebas visa untuk 169 negara pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan tercatat hanya 12,4 juta. Sementara pada 2025, ketika kebijakan diperketat menjadi hanya 17 negara bebas visa, jumlah kunjungan justru naik menjadi 14,3 juta.
