Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang terintegrasi dan responsif, di tengah menghadapi dinamika global. 

Airlangga mengatakan, melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah, ketahanan energi tetap terjaga, mengingat ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia relatif kecil yakni 20 persen dengan sumber pasokan dari kawasan Afrika dan Amerika. Selain itu, stabilitas pasokan gas dan pupuk juga dipastikan aman, seiring dengan posisi Indonesia yang masih mencatatkan surplus produksi pupuk.

"Terkait dengan pangan, di mana turunannya adalah plastik dan packaging, nah ini diputuskan bahwa pabrik refinery kita, tidak bisa men-supply kebutuhan packaging dalam negeri karena kesulitan mendapatkan nafta," kata Airlangga dalam keterangannya, Minggu, 3 April 2026. 

Namun, untuk jangka pendek, nafta tersebut dapat disubstitusi oleh LPG. Oleh karena itu, bea masuk LPG yang biasanya 5 persen khusus untuk industri ditetapkan menjadi 0 persen. Harapannya, kekurangan nafta bisa diganjal oleh LPG. 

Kemudian, pemerintah juga akan mempercepat proses perizinan melalui penyederhanaan mekanisme Persetujuan Teknis (Pertek) dengan penerapan Service Level Agreement (SLA), sehingga permohonan yang tidak terselesaikan dalam batas waktu tertentu dapat langsung diproses lebih lanjut guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Selain itu, proses Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbaiki melalui sistem pelacakan (track and trace) yang transparan dan berbatas waktu jelas.

Percepatan juga dilakukan pada perizinan sektor konstruksi dan usaha, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya untuk mendukung UMKM dan program prioritas Pemerintah. 

Pemerintah turut memperkuat koordinasi lintas instansi serta menyiapkan mekanisme pengaduan dan penanganan langsung (troubleshooting) guna memastikan kelancaran implementasi dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikutnya, Pemerintah memandang keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional sebagai langkah strategis untuk memperluas dan menyeimbangkan pasar global. Terkait forum BRICS, dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar US$77 triliun dan kontribusi terhadap perdagangan global sekitar 40 persen, BRICS yang beranggotakan negara dengan populasi besar menjadi sumber permintaan yang signifikan. Hal tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara dengan kekuatan ekonomi menengah (middle power) yang memiliki pasar domestik besar.

Di sisi lain, penyelesaian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) juga menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pasar ekspor. Dengan cakupan 27 negara dan total pasar senilai US$21 triliun, kerja sama tersebut membuka peluang besar bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar berpendapatan tinggi dengan tarif bea masuk 0 persen, setelah proses ratifikasi selesai. Pemerintah menargetkan implementasi efektif perjanjian ini dapat dimulai pada awal tahun 2027.

Airlangga melanjutkan, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center sebagai alternatif destinasi investasi global, khususnya di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi internasional. 

Berbagai kebutuhan pendukung seperti penguatan kelembagaan, dan berbagai kebutuhan lainnya yang kompetitif sedang disiapkan guna menarik investasi, termasuk skema Indonesia Financial Center.

Dalam pengembangan ekonomi digital, Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi data center seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi Artificial Intelligent (AI). Indonesia memiliki keunggulan strategis dengan jumlah populasi besar serta dukungan infrastruktur konektivitas melalui titik pendaratan kabel optik internasional di Batam dan Bitung. 

Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai lokasi potensial bagi pengembangan pusat data berskala besar yang mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun regional.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga terus mendorong peran aktif sektor swasta melalui penyediaan berbagai stimulus dan kemudahan investasi, termasuk pengembangan KEK yang siap pakai (plug and play). 

Dengan dukungan berbagai proyek strategis nasional dan komitmen investasi yang terus meningkat, Pemerintah optimistis bahwa kolaborasi dengan dunia usaha akan menjadi motor penggerak utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Sebagai Pemerintah dan dengan arahan Presiden, kita harus terus optimis menghadapi berbagai ketidakpastian. Karena dengan optimisme itu kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan, dan ini adalah negara kita yang kita cintai, sehingga yang harus optimis adalah masyarakat Indonesia sendiri," pungkasnya.