Dugaan Ketidaktepatan Penyaluran Bantuan Pesantren, DPR: Perlu Validitas Data
SinPo.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, menyoroti adanya dugaan ketidaktepatan data dalam penyaluran bantuan ke pesantren yang mencuat setelah adanya indikasi ketidaksesuaian data penerima.
Pihaknya menemukan adanya lonjakan nominal bantuan yang tidak wajar pada kategori prioritas yang sama, tanpa didukung basis data yang jelas dan akurat, sehingga berpotensi mengganggu efektivitas distribusi anggaran negara.
“Jika pesantrennya tidak ada, lalu siapa yang menerima bantuan itu?” kata Maman, dalam keterangan persnya, Kamis, 23 April 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi membuka celah penyimpangan anggaran, sekaligus merugikan pesantren yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah bersama kementerian terkait untuk segera melakukan validasi dan verifikasi ulang data pesantren secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Maman juga mendorong adanya pembenahan data yang tidak hanya dilakukan secara parsial, melainkan menjadi gerakan nasional guna memastikan akurasi dan transparansi dalam penyaluran bantuan pendidikan keagamaan.
Dengan basis data yang valid, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga setiap alokasi anggaran negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penguatan sektor pendidikan keagamaan.
