Komisi I DPR Usul Kemlu Bentuk Unit Perjelas Posisi Diplomasi
SinPo.id - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membuat suatu unit khusus untuk menjelaskan posisi diplomasi Indonesia di kancah global.
Dia mengatakan posisi diplomasi Indonesia kini mulai dipertanyakan oleh dunia internasional, khususnya soal bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS. Menurut dia, pertanyaan itu sempat datang dari delegasi parlemen Jerman dan Belanda yang bertemu dengannya.
"Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu," kata Utut dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.
Dia menekankan, bergabungnya Indonesia ke BRICS murni untuk memperluas peluang ekonomi, bukan bentuk keberpihakan politik. Untuk menghindari persepsi negatif, unit khusus dari Kemenlu itu bisa menjelaskan posisi diplomasi Indonesia.
"Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain," kata dia.
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengapresiasi diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang berhasil membawa komitmen investasi sebesar Rp800 triliun melalui rangkaian kunjungan luar negeri.
Dia juga menilai langkah strategis Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025 adalah upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power).
Kendati demikian, dia mengakui adanya keterbatasan akses informasi parlemen terhadap diplomasi tingkat tinggi. "Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk ekstra hati-hati, karena karakter perang modern telah bergeser menjadi 'perang total' yang melibatkan dimensi politik, ekonomi, militer hingga informasi. Indonesia, kata dia, memiliki posisi strategis di Asia Tenggara.
"Kita tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Politik bebas aktif harus dijalankan secara konsisten agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global," kata Hasanuddin.
