Dukung Daya Saing Pariwisata, Legislator: Standarisasi Nasional Perlu Diperkuat
SinPo.id - Anggota DPR RI Novita Hardini, menekankan perlunya penguatan regulasi, standarisasi nasional, serta peningkatan kontribusi sosial sektor wisata konservasi untuk mendukung daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.
Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Taman Safari Indonesia yang dinilai telah menjadi kebanggaan nasional. Namun menurutnya, masih terdapat tantangan struktural yang dihadapi.
Padahal keberadaan Taman Safari memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus ikon wisata konservasi Indonesia. Mengingat keberadaannya tidak hanya berada di Bogor, tetapi juga berkembang di Jawa Timur dan Bali.
Namun Novita menilai, salah satu hambatan utama pengembangan destinasi wisata konservasi nasional adalah belum optimalnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
Ketidaksinkronan regulasi tersebut, kata dia, berdampak langsung terhadap daya saing industri pariwisata nasional, termasuk dalam aspek perpajakan dan insentif usaha.
“Negara harus hadir memberikan dukungan kebijakan yang konkret agar destinasi wisata konservasi Indonesia mampu bersaing secara global,” kata Novita, dalam keterangan persnya, Selasa, 14 April 2026.
Ia pun mendorong agar Taman Safari mengambil peran lebih strategis sebagai mentor atau pengasuh destinasi wisata daerah, termasuk desa wisata dan objek wisata lokal yang memiliki potensi namun terbatas akses kolaborasi.
Karena menurutnya, integrasi paket wisata antara Taman Safari dan destinasi daerah dapat menjadi daya ungkit baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemerataan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya penyamaan standar operasional di seluruh cabang Taman Safari Indonesia. Ia menilai standarisasi layanan, pengelolaan, hingga sistem kesehatan satwa perlu diperkuat agar sejalan dengan prinsip konservasi modern.
“Satwa juga membutuhkan perlindungan regulasi yang jelas, termasuk standar pelayanan medis. Saat ini negara belum sepenuhnya hadir mengatur aspek tersebut,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Komisi VII DPR RI akan terus mendorong kebijakan strategis agar sektor wisata konservasi mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.
