Mudik 2026, Legislator Gerindra Sebut Rest Area dan Pelabuhan Masih Bermasalah
SinPo.id - Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya menyoroti kepadatan di ruas Tol Trans Jawa, khususnya wilayah Cirebon, selama masa mudik 2026.
Menurutnya, kepadatan kendaraan itu dipicu keterbatasan kapasitas rest area hingga menyebabkan antrean kendaraan ke badan jalan.
"Rest area di Cirebon perlu ditingkatkan karena menjadi titik tengah krusial bagi pemudik," kata Danang dalam Forum Dialektika yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk 'Catatan Evaluasi Arus Mudik 2026' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
Selain itu, kepadatan juga terjadi di sejumlah lintasan penyeberangan, termasuk rute Gilimanuk-Ketapang yang tahun ini dipengaruhi momentum Hari Raya Nyepi. Meski sempat terjadi antrean, di mengapresiasi respons cepat petugas di lapangan.
Di samping dari itu, di tengah lonjakan mobilitas hingga 147 juta orang, pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran 2026 dinilai lebih terkendali dengan penurunan angka kecelakaan. Sekalipun, sejumlah titik kepadatan masih menjadi catatan evaluasi.
Dia menilai bila data sementara dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran 2026 dibanding tahun sebelumnya, namun diikuti tren penurunan fatalitas kecelakaan.
"Pergerakan mencapai sekitar 147 juta orang, dan alhamdulillah tingkat fatalitas menurun," ujarnya.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan DPR RI tetap mendorong target zero accident dalam penyelenggaraan mudik nasional, meski capaian tahun ini dinilai positif.
Keberhasilan tersebut, kata dia, ditopang kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Perhubungan sebagai koordinator, Kementerian Pekerjaan Umum dalam infrastruktur, BMKG untuk informasi cuaca, hingga pengaturan lalu lintas oleh Korlantas Polri.
Danang juga menilai kebijakan work from anywhere (WFA) efektif mengurai kepadatan dengan menyebar puncak arus perjalanan. Dia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan mudik nasional.
