Hindari Kebocoran, DPR Minta Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Diperketat
SinPo.id - Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menegaskan, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus diperketat, untuk menghindari kebocoran yang merugikan negara dan masyarakat karena banyaknya penyelundupan.
“Kami melihat di sosial media dan berdasarkan aspirasi masyarakat, bahwa penyelundupan BBM bersubsidi masih sering terjadi. Hal ini sangat meresahkan warga, terutama yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Dewi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Ia pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk bekerja lebih maksimal dan bertanggung jawab dalam distribusi BBM ke seluruh pelosok Indonesia. Sementara BPH Migas diharapkan dapat berkolaborasi lebih baik dengan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM.
“Pengawasan harus diperketat lebih lagi dan jika perlu melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan praktik penyelundupan ini,” ungkapnya.
Pasalnya, kata Dewi, masalah tersebut sudah menjadi persoalan klasik yang terus berlanjut dari tahun ke tahun tanpa ada solusi yang jelas. Sehingga perlu ada perubahan signifikan dalam hal penanggulangan penyelundupan BBM bersubsidi, agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah.
“Ini adalah masalah yang sangat serius dan harus ada langkah nyata di lapangan. Kami berharap pemerintah dan semua pihak yang terlibat bisa bekerja sama untuk menuntaskan masalah ini dengan segera,” katanya.
