Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Ubah Target Subsidi
SinPo.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan kepada pemerintah untuk segera mengubah kebijakan subsidi energi. Karena hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan subsidi solar dan LPG selama ini tidak tepat sasaran.
"Subsidi LPG sebaiknya di arahkan kepada 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah, atau desil 6 kebawah. Umumnya mereka berprofesi usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil," kata Said, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 8 April 2026.
"Program untuk meng-cover 40 persen rumah tangga yang berpendapatan rendah ini teknisnya ada beberapa opsi. Pertama, data harus akurat. Kedua, penerima manfaat dapat menggunakan biometrik," imbuhnya.
Ia pun mencotohkan Pemerintah India yang telah menjalankan Sistem Asdhaar yang berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.
Menurutnya, sistem tersebut sulit dimanipulasi, sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi LPG dilakukan melalui rekening penerima, sehingga hanya di bisa digunakan untuk transaksi membeli LPG melalui biometrik.
"Di awal program tentu butuh effort, tetapi keberhasilan pendataan ini akan memudahkan pemerintah dikemudian hari, lebih jauh, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang traffic subsidi LPG yang terdigitalisasi. Di India dengan penduduk lebih banyak dari Indonesia program ini bisa berjalan, harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," jelasnya.
Namun konsekuensi dari kebijakan subsidi LPG yang tertutup yakni penjualan LPG 3 Kg di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian, atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang.
Kemudian untuk subsidi solar dan pertalite, pendataan barcode melalui aplikasi mypertamina harus divalidasi ulang. Ia meminta Pertamina untuk melakukan cross data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian.
"Fokus subsidi BBM di prioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat alat pertanian dari petani kecil, sepeda motor pelaku UMKM. Kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite," tuturnya.
"Selama ini mereka masuk golongan penikmat yang paling banyak, namun bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga, berplat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat. Hal ini untuk menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi," kata Said menambahkan.
Selanjutnya, subsidi listrik juga perlu di validasi ulang oleh PLN. Pihaknya mengusulkan agar PLN melakukan integrasi data dari survei Susenas. Sehingga mereka yang lebih sejahtera, harus dinaikkam desilnya, dan diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 VA kebawah.
Sebaliknya mereka yang desilnya turun, masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA kebawah.
"Reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai. Sebab kita tidak mengetahui persis perang di teluk ini kapan akan berakhir. Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, dikemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," tandasnya.
