Sebanyak 101 Sekolah Rakyat Masuk Tahap Konstruksi, KSP Apresiasi Dukungan PU
SinPo.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Bisma Staniarto dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang saat ini terus menunjukkan progres signifikan di berbagai daerah.
Menurut Qodari, peran teknis dan koordinatif yang dijalankan oleh Dirjen Prasarana Strategis menjadi faktor kunci dalam menjaga ritme pembangunan tetap berjalan, di tengah berbagai tantangan di lapangan, mulai dari kesiapan lahan hingga kendala akses di sejumlah wilayah.
"Kami mengapresiasi kerja keras dan kepemimpinan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bapak Bisma Staniarto, yang terus memastikan proses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan secara terukur, terkoordinasi, dan mampu mengurai berbagai kendala di lapangan," kata Qodari dalam keterangannya, Kamis, 26 Maret 2026.
Qodari menjelaskan, berdasarkan data terbaru, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II menunjukkan perkembangan yang positif. Pada awal tahun 2026, sebanyak 101 dari total 104 lokasi di seluruh Indonesia telah memasuki tahap konstruksi. Proyek-proyek tersebut ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan tahun ajaran baru 2026/2027 pada Juli mendatang.
"Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang negara. Karena itu, kecepatan dan kualitas pembangunan menjadi krusial. Di sinilah peran Ditjen Prasarana Strategis sangat menentukan, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam memastikan kesiapan sekolah untuk dapat operasional saat tahun ajaran baru 2026/2027," ucapnya.
Dalam rangka memastikan target tersebut tercapai, Qodari menegaskan bahwa KSP bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU terus melakukan langkah konkret melalui serangkaian rapat koordinasi intensif. Pada 27 Februari 2026, KSP bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi.
Forum ini menghasilkan pemetaan persoalan secara komprehensif, mulai dari kendala teknis, kesiapan lahan, hingga aspek logistik, yang kemudian menjadi dasar dalam penanganan lanjutan secara lebih terarah.
"Melalui rapat koordinasi ini, kita tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga memastikan setiap kendala memiliki jalur penyelesaian yang jelas dan terukur. Ini penting agar proses pembangunan tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi dari pusat hingga daerah," ujar Qodari.
Koordinasi kemudian diperluas pada 5 Maret 2026 dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat. Sinergi lintas sektor ini dinilai efektif dalam mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis, termasuk penyediaan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah.
Melalui forum tersebut, sejumlah solusi konkret berhasil disepakati, seperti percepatan pembangunan akses infrastruktur di beberapa lokasi prioritas serta pengambilan keputusan cepat terkait lahan di berbagai daerah.
"Kunci percepatan ini ada pada kolaborasi. Ketika kementerian, pemerintah daerah, dan penyedia jasa bergerak dalam satu orkestrasi yang sama, maka hambatan yang sebelumnya kompleks bisa diselesaikan lebih cepat," katanya.
Dari hasil upaya percepatan tersebut, mulai terlihat progres signifikan di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Selatan (30,85 persen), Sulawesi Selatan (30,22 persen), dan Jawa Barat (28,07 persen). Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap beberapa lokasi yang progresnya masih rendah agar dapat segera dikejar melalui langkah percepatan yang lebih terstruktur dan masif.
"Kami terus melakukan monitoring secara ketat terhadap seluruh lokasi, terutama yang progresnya masih rendah. Intervensi akan dilakukan secara lebih intensif agar tidak menghambat target penyelesaian secara keseluruhan," tegas Qodari.
Lebih lanjut, Qodari juga menyampaikan apresiasi terhadap peran berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga para penyedia jasa konstruksi.
Menurutnya, keberhasilan menjaga ritme pembangunan hingga saat ini merupakan hasil dari kerja kolektif yang solid serta komitmen bersama dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat.
"Percepatan ini adalah hasil kerja bersama. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya Kementerian PU melalui Ditjen Prasarana Strategis, yang terus menjadi motor dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan," pungkasnya.
