Bamsoet: Pengungkapan Pelaku Penyiraman Air Keras Bukti Negara Bukan Aktor
SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pengungkapan sosok para pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menjadi bukti bahwa unsur negara atau pemerintah bukan aktor intelektual dibalik aksi teror tersebut.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto juga mengutuk keras aksi teror tersebut serta mendesak pihak berwajib segera mengusut tuntas kasus ini hingga ke dalangnya.
"Respons cepat TNI-Polri mengungkap kasus tersebut menunjukkan ketaatan kedua institusi melindungi serta merawat citra negara dan pemerintah di mata masyarakat serta komunitas internasional," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat, 20 Maret 2026.
Menurut dia, respons TNI-Polri dalam mengungkap pelaku tersebut sangat bermakna bagi upaya merawat kemurnian wajah demokrasi dan citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun mengapresiasi setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri yang telah dengan sigap mengungkap, mengidentifikasi, dan menangkap pelaku.
Dia mengatakan bahwa motif yang melatarbelakangi aksi keempat pelaku harus terus diselidiki, baik oleh internal TNI maupun melalui proses hukum.
Bamsoet menilai bahwa aksi teror, intimidasi, dan penganiayaan terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik kepada pemerintah, justru sangat merugikan pemerintah dan alat-alat negara.
"Dengan respons seperti itu, TNI dan Polri menjelaskan bahwa negara dan pemerintah tidak membungkam kritik dari publik," kata dia.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa TNI-Polri tidak cukup hanya menangkap dan menghukum pelaku. Bamsoet menekankan pengusutan perlu berlanjut hingga aspek motif dan aktor intelektual di belakang keempat pelaku itu.
Kasus itu, kata dia, menjadi contoh nyata tentang kerja kotor oknum dalam institusi negara yang berpotensi mencoreng citra pemerintah. Teror dan intimidasi terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik kepada pemerintah sudah beberapa kali terjadi belakangan ini.
"Kalau tidak ditangani dengan tindakan tegas, kecenderungan Itu akan merusak kredibilitas negara dan kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.
