Presiden Prabowo: Batas Defisit 3 Persen Tidak Akan Diubah Kecuali Krisis Besar seperti COVID-19

SinPo.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kepala Negara mengatakan bahwa aturan tersebut tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat besar seperti pada saat pandemi COVID-19. 

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang terbit dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, Prabowo menyebut batas defisit sebagai instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Presiden Prabowo, dikutip Senin, 16 Maret 2026.

“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” tambahnya.

Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sejak awal tahun 2000, setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.

Presiden Prabowo juga menilai Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. Di saat yang sama, pemerintah akan terus mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif.

“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien,” ujar Prabowo. “Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," tambahnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya pada disiplin fiskal, meskipun banyak negara lain telah meninggalkan target ketat defisit anggaran. Ia mengatakan Indonesia dulu ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3 persen dari PDB, namun banyak negara di kawasan itu kini tidak lagi mematuhinya.

Meski demikian, Presiden menolak gagasan sejumlah pemikir ekonomi yang mendorong pertumbuhan dengan menambah utang besar-besaran. Ia mengatakan sejak kecil dididik oleh orang tuanya untuk percaya bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan.

“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan,” kata Prabowo. “Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan.”