Penyiraman Aktivis KontraS Diduga Terorganisir, Yusril: Usut Aktor Intelektualnya
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tindakan penyiraman air keras ke aktivis KontraS, Andrie Yunus oleh orang tak dikenal (OTK), merupakan serangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
"Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri," kata Yusril dalam keterangannya, Sabtu, 14 Maret 2026.
Yusril menekankan, kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.
Para aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Karena penegakan HAM dan demokrasi merupakan amanat konstitusi.
Yusril menerangkan, dalam negara demokrasi setiap pihak harus menjunjung tinggi sikap saling menghormati perbedaan pandangan. Perbedaan pendapat tak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kriminal.
"Dalam demokrasi setiap orang hendaknya berpegang pada prinsip menghormati perbedaan dan keragaman karena semua berbuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Pengusutan tak hanya menemukan pelaku dan motifnya, tetapi juga mengungkap siapa yang berada di balik peristiwa tersebut.
Sebab, pola serangan menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir, sehingga proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tingkat pelaku di lapangan.
"Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan," tegasnya.
Menurut Yusril, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang tinggi dalam menjunjung hukum, demokrasi, dan HAM. Sebab itu, pemerintah tak akan pernah mentoleransi tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Baik terhadap aktivis maupun siapa saja, meskipun mereka berbeda pendapat atau bahkan berseberangan dengan pemerintah.
"Seperti yang Anda lihat, Presiden juga mengundang mereka yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog secara terbuka di Istana. Presiden tidak akan bertoleransi terhadap tindakan kekerasan kepada aktivis atau siapa pun juga," tukasnya.
