Bupati Banyak Kena OTT, Anggota DPR Minta Integritas Kepala Daerah Dievaluasi
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pembinaan integritas pejabat dievaluasi imbas munculnya gelombang kepala daerah atau bupati terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dugaan kasus korupsi.
Menurut dia, OTT terhadap sejumlah kepala daerah merupakan indikator serius kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah dan pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh dimensi moral yang paling mendasar.
"Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar," kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Selain itu, dia juga menilai perlu ada evaluasi terhadap program retret kepala daerah. Menurut dia, retret tersebut pada dasarnya memiliki tujuan baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya kasus OTT menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas substansi pembinaannya.
"Maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retret benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik," katanya.
Indrajaya menekankan penanaman nilai moral harus menjadi prioritas utama dalam pembinaan pejabat publik. Dia menilai pendekatan kedisiplinan, latihan fisik atau metode semimiliter boleh saja menjadi bagian dari pembinaan, tetapi tantangan utama kepemimpinan di era pemerintahan digital justru terletak pada etika penggunaan kekuasaan.
Dia juga menilai sejumlah kasus yang muncul belakangan menunjukkan lemahnya proses kaderisasi politik sebelum seseorang maju menjadi kepala daerah.
Indrajaya pun menyoroti pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arrafiq yang terjaring OTT KPK. Fadia mengaku tidak memahami aturan karena latar belakangnya sebagai artis setelah terjaring OTT KPK.
"Pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam proses kaderisasi politik. Partai politik seharusnya menjadi sekolah kepemimpinan yang memastikan calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan, etika jabatan, dan hukum administrasi negara," kata dia.
