Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Melebarnya Defisit APBN
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, meminta pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan melebarnya defisit APBN 2026 melewati batas aman 3 persen., baik dari sisi internal maupun eksternal.
Pasalnya, defisit APBN sudah semakin mengkhawatirkan. Karena di tahun 2025, desfisit APBN sudah mencapai 2,96 persen. Hal itu bahkan merupakan yang tertinggi pascareformasi, dengan mengecualikan masa pandemi.
“Sebelumnya Moody’s Investor Service menyoroti risiko fiskal dan defisit APBN, serupa dengan Fitch Ratings yang menyebut defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,9 persen pada tahun 2026, di atas target APBN 2,69 persen,” kata Anis, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 8 Maret 2026.
Menurut analisisnya, naiknya defisit anggaran bukan hanya dari potensi lonjakan harga minyak mentah imbas konflik Iran-Israel-Amerika saja. Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 yang dipatok terlampau tinggi sebesar 21,5 persen.
"Angka ini lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5 persen. Maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3 persen, karena target penerimaan pajak meleset,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, kata Anis, opsi kebijakan apa pun yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dampak paling minimum. Termasuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunda belanja infrastruktur.
“Menaikkan administered price atau harga yang diatur pemerintah, seperti BBM, LPG, atau listrik, akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih," tuturnya.
"Sehingga pilihan memangkas atau melakukan penyesuaian program diyakini lebih rasional, seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multiyears,” kata Anis.
