Legislator PKB Minta Pemerintah Sanksi Tegas Raksasa Teknologi Meta
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta. Kepatuhan aplikasi Meta, antara lain Facebook, Instagram, dan WhatsApp, terhadap regulasi nasional dinilai sangat rendah. Terutama dalam pemberantasan konten judi online dan kejahatan digital di Indonesia.
Dia mengatakan platform global sekelas Meta tidak boleh merasa kebal hukum saat beroperasi di Indonesia.
Menurut dia, pengabaian terhadap aturan nasional berisiko mengubah ruang digital menjadi lahan subur bagi aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat luas.
"Kami meminta pemerintah menindak tegas perusahaan Meta yang terbukti masih rendah tingkat kepatuhannya terhadap regulasi nasional. Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipatuhi semua perusahaan tanpa terkecuali," kata Iman di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.
Berdasarkan data pemantauan pemerintah, Legislator dari Fraksi PKB ini menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan konten judi online dan pelanggaran lainnya sangat buruk, yakni hanya mencapai 28,47 persen atau tidak sampai 30 persen.
Dia menilai angka tersebut merupakan sinyal lemahnya komitmen Meta dalam menjaga keamanan pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya sangat masif. Iman memperingatkan bahwa lemahnya pengawasan mandiri oleh platform akan memicu ledakan kasus penipuan, disinformasi, hingga ujaran kebencian.
"Jangan sampai platform digital justru menjadi ruang bagi pelaku kejahatan elektronik untuk mencari korban. Sanksi ini penting untuk memastikan semua platform menghormati hukum nasional dan melindungi masyarakat," katanya.
Secara hukum, kata Iman, pemerintah memiliki mandat kuat untuk bertindak. Merujuk pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, pemerintah berwenang melakukan pencegahan hingga pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.
Dia mengatakan, sanksi bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan demi ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan terlindungi.
"Kepatuhan terhadap regulasi nasional adalah bentuk tanggung jawab mutlak platform digital terhadap negara tempat mereka meraup pasar," kata dia.
