Kemendikdasmen Minta Tambahan Anggaran Rp181 Triliun buat Pos Pendidikan

SinPo.id - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengamini adanya usulan tambahan anggaran sebesar Rp181 triliun dari Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Penambahan anggaran itu untuk pos pendidikan, bukan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pada 18 Februari yang lalu, memang Kemendikdasmen mempresentasikan usulan anggaran belanja tambahan yang totalnya Rp 181 triliun," kata Hetifah saat dimintai konfirmasi, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026.

Selain dipakai untuk sektor pendidikan, Hetifah menyebut penambahan anggaran akan dialokasikan ke keperluan pemutakhiran dapodik untuk tenaga pendidik.

"Rinciannya, di antaranya adalah untuk revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, bantuan kebencanaan. Di luar itu, ada juga untuk pemutakhiran dapodik, dukungan manajemen guru dan tenaga kependidikan, dan lainnya," kata dia.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan anggaran tambahan itu bukan untuk MBG. Dia mengatakan MBG merupakan tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jadi bukan untuk MBG, karena MBG itu bukan program Kemendikdasmen, tapi program BGN (Badan Gizi Nasional) yang merupakan mitra Komisi IX DPR RI, bukan mitra Komisi X DPR RI," ujar dia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan bahwa pihaknya sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp181 triliun ke DPR. Pengajuan ABT ini ditegaskan bukan untuk program MBG.

"Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini. Kami dalam posisi menunggu keputusan (DPR)," kata Mu'ti beberapa waktu lalu.