Penutupan Selat Hormuz Persoalan Serius, Pemerintah Harus Antisipasi Secara Komprehensif
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan bila penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz adalah persoalan yang serius. Pemerintah diminta menyiapkan antisipasi yang konkret dalam menghadapi dampak dari hal tersebut.
"Penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah," kata Amelia dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Amelia mengamini Selat Hormuz merupakan salah satu choke point energi paling strategis di dunia. Berdasarkan data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global setiap hari melewati jalur ini.
Dia juga menyebut bila gangguan di kawasan tersebut hampir pasti akan memicu volatilitas harga minyak dunia dan berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menilai sebagai negara pengimpor minyak bersih (net importer), Indonesia sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah. Kenaikan harga minyak dunia akan berdampak langsung pada beban subsidi energi, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik.
Oleh karenanya, Amelia mengimbau pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, guna memitigasi dampak fiskal dan moneter dari potensi lonjakan harga minyak.
"Lalu, mengamankan cadangan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan memastikan distribusi dalam negeri tetap stabil," katanya.
Tak hanya itu, Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) VII ini juga meminta pemerintah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan terdampak konflik.
"Kemudian, menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak (ICP) apabila terjadi eskalasi berkepanjangan," kata dia.
"Terakhir, meningkatkan diplomasi aktif, melalui jalur bilateral maupun multilateral, guna mendorong stabilitas kawasan dan menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional," timpalnya.
Di akhir pernyataannya, Amelia menekankan agar situasi saat ini tidak boleh direspons secara reaktif. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi sejak dini agar stabilitas energi dan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.
"Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global yang berada di luar kendali nasional," tegas Amelia.
