Temui Wakil Ketua DPR, ADKASI Minta Evaluasi Kebijakan Transfer Keuangan Daerah
SinPo.id - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, ADKASI diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Sari memberikan apresiasi atas konsistensi perjuangan ADKASI dalam menyuarakan persoalan daerah. Dia menekankan bahwa perubahan pola kebijakan TKD harus dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas bersama agar menghasilkan solusi strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah.
"Kami menghadirkan Ketua Komisi XI agar persoalan ini dapat dipahami secara kebijakan maupun teknis. Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah," kata Sari dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Sementara itu, Mukhamad menambahkan bahwa pihaknya memahami dampak pengurangan TKD terhadap kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, relokasi anggaran APBN ke program strategis nasional berpotensi menyampingkan kebutuhan riil daerah.
"Kami akan memanggil pihak eksekutif, termasuk dirjen terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan daerah tetap terjaga," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan terima kasih atas perhatian pimpinan DPR RI. Dia menegaskan bahwa kebijakan pengurangan TKD perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung pada pembangunan daerah dan pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia.
"Kami akan terus menyuarakan persoalan daerah di setiap kesempatan, demi kapasitas fiskal yang memadai untuk pembangunan," ucapnya.
Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI Berlian Rayes yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa menilai pertemuan kali ini sebagai langkah paling konkret dibanding sebelumnya.
"Perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Komisi XI memberi semangat baru bagi perjuangan ADKASI. Alokasi TKD harus diformulasikan kembali agar menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung sesuai kebutuhan masing-masing daerah," ujarnya.
Dengan audiensi ini, ADKASI berharap adanya langkah nyata dari DPR RI bersama pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan TKD, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
