Komisi II DPR Minta Tata Kelola Pemerintah Daerah Harus Diperkuat

SinPo.id - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar tata kelola pemerintahan daerah diperkuat dan akuntabel. Penguatan itu penting agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ini disampaikan Rifqinizamy usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI bertemu bupati dan walikota se-Kalimantan selatan serta jajaran Komisaris dan Direktur Bank Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai di Kota Banjarmasin, Jumat, 20 Februari 2026.

"Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat," kata Rifqinizamy.

Dalam kunjungannya, dia menilai sinergi antara jajaran pemerintah daerah dan BUMD di Banjarmasin sudah berjalan baik. Karenanya, Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu berharap pola kolaborasi ini tetap berlanjut demi memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Dia juga menyoroti pentingnya peran BUMD dalam meningkatkan perekonomian daerah. Rifqinizamy menilai BUMD harus memberikan terobosan baru agar masyarakat ikut makmur melalui beragam program usaha.

Dengan demikian, keberadaan BUMD dapat memberikan dampak baik, tidak hanya mencari keuntungan perusahaan belaka. "BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan," kata dia.

Rifqinizamy meyakini pemerintah provinsi dan BUMD dapat saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas ekonomi daerah.