Banggar DPR Nilai Presiden Perlu Pimpin Reformasi Sektor Keuangan dan Fiskal
SinPo.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdulla menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh.
Ini diungkapkan Said seiring dengan tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Morgan StanleyCapital International (MSCI), Goldman Sach, dan Moody's, yang mengoreksi peringkat Indonesia di bursa saham dan kredit serta memberikan catatan.
"Sejumlah catatan yang dilayangkan oleh berbagai lembaga tersebut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan," kata Said dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut bila Presiden dapat mengubah berbagai 'tekanan' itu menjadi peluang besar melalui kepemimpinan reformasi pada sektor keuangan dan fiskal.
Menurut Said, Krisis tata kelola yang disebutkan sejumlah lembaga tersebut perlu dijawab dengan penataan struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal.
Dia mengingatkan keseluruhan reformasi struktural di sektor keuangan bertujuan untuk menekan efek rambatan pada sektor lainnya, terutama di pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pemerintah dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dari sisi fiskal, kata dia, ada baiknya Presiden memimpin restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit sekaligus sebagai langkah awal mengurangi beban utang.
"Upaya ini sekaligus memitigasi apabila penerimaan pajak dan PNPB di tahun ini mengalami shortfall," ucap dia.
Sementara itu, Said berpendapat berbagai program prioritas yang telah berjalan atau akan dilaksanakan tidak untuk dibatalkan, tetapi dihitung ulang pendanaannya serta diperbaiki tata kelolanya.
Dia mengatakan diperlukan perluasan partisipasi publik dan pelibatan berbagai ahli untuk menyusun fondasi teknokrasinya. Serap setiap kritik sebagai semangat pembaruan dan jalan mendamaikan kontradiksi.
Saidnberpandangan dalam jangka pendek, tidak mudah bagi pemerintah meninggalkan utang. Pada jangka pendek dan menengah, pemerintah dinilai masih perlu menyerap utang baru.
Melalui berbagai reformasi fiskal, Said meyakini kepercayaan investor pun akan pulih, sehingga Presiden dapat menyampaikan seterang-terangnya atas peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah.
"Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing," kata Said.
Di sisi lain, dia mengungkapkan karena SBN tidak bisa terus menyerap sumber likuiditas dari Bank Indonesia (BI) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama pada jangka panjang, maka kebutuhan menarik investor, terutama asing menjadi modal penting sekaligus sebagai ruang menghimpun kepercayaan.
Said menilai perbaikan tata kelola dan keterbukaan informasi bisa dilakukan untuk membalikkan keadaan, salah satunya dengan perubahan struktural pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai bisa dilakukan dengan dipimpin oleh Presiden, setelah langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beruntun memberantas kecurangan di dua lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu.
Dia mengatakan Presiden, juga dapat memberikan sinyal yang jelas atas berbagai langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia, yang memiliki tujuan utama menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, menggerakkan industri, serta membuka lapangan kerja baru, agar tingkat permintaan domestik kembali bangkit.
Disebutkan bahwa kiprah Danantara sebagai hedge fund atau dana lindung nilai yang berasal dari dana publik juga perlu dikaji lebih cermat.
Presiden, menurutnya, dapat memberikan pagar yang jelas atas apa yang boleh dan tidak boleh atas kedudukan Danantara dalam perannya sebagai dana lindung nilai.
"Saya yakin apabila hal-hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang," ucap dia.
