SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi, meminta pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan kebocoran data pengguna Instagram yang disebut mencapai 17 hingga 17,5 juta akun.

“Jangan berhenti di klarifikasi saja. Investigasi harus menyeluruh agar publik mendapatkan kejelasan dan kejadian serupa tidak terulang,” kata Okta, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 20 Januari 2026.

Ia pun mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI yang memanggil Meta selaku perusahaan induk Instagram untuk meminta klarifikasi, guna melindungi hak digital warga.

“Pemanggilan Meta oleh Komdigi merupakan langkah yang tepat dan harus kita dukung. Negara harus hadir memastikan perlindungan data pribadi masyarakat,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Okta, tanggung jawab menjaga ruang digital tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga pada perusahaan platform digital yang mengelola data jutaan pengguna di Indonesia.

“Pemerintah dan platform digital wajib memastikan keamanan ruang digital, khususnya data pribadi masyarakat. Kepercayaan publik adalah kunci ekosistem digital yang sehat,” tuturnya.

Terakhir, pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam beraktivitas di ruang digital, dan meminta pengguna media sosial untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi, serta selalu waspada terhadap tautan atau aplikasi yang mencurigakan.

“Saya mengajak masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” tandasnya.

Diketahui, dugaan kebocoran data ini mencuat setelah sejumlah laporan keamanan siber mengungkap adanya basis data pengguna Instagram yang diduga beredar di forum peretas dan dark web.

Sejumlah pengguna juga melaporkan menerima notifikasi reset kata sandi secara massal dalam waktu berdekatan, yang memicu kekhawatiran adanya akses tidak sah terhadap akun mereka.

Terlebih berdasarkan data Komdigi, sepanjang 2023–2024 Indonesia termasuk negara dengan jumlah insiden kebocoran data yang tinggi di kawasan Asia Tenggara, seiring meningkatnya penggunaan platform digital dan media sosial.