DPR Minta Pemerintah Pastikan Penyaluran Bantuan Korban Bencana Tepat Sasaran
SinPo.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena, meminta pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pasalnya, bantuan kebutuhan hidup tersebut sangat dibutuhkan oleh para korban bencana yang hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi kehidupan mereka pascabencana.
“Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat korban banjir dan longsor di Sumatera," kata Mahdalena, dalam keterangan persnya, Rabu, 7 Januari 2026.
"Namun yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” imbuhnya.
Terlebih hingga saat ini, kondisi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara masih belum sepenuhnya pulih. Karena banyak warga yang harus memulai kembali kehidupan mereka dari awal, setelah kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
“Masyarakat korban bencana ini bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan. Bantuan pemerintah menjadi penopang utama agar mereka bisa bertahan dan perlahan bangkit untuk melanjutkan kehidupan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk mendata secara akurat, adil, dan menyeluruh agar tidak ada korban yang terlewat atau justru pihak yang tidak berhak menerima bantuan.
Sehingga apabila ditemukan adanya penyelewengan dalam proses penyaluran, maka pemerintah harus bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kemudian, pemerintah juga diminta untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran bantuan untuk memastikan seluruh bantuan berjalan sesuai aturan dan benar-benar berdampak bagi pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana.
“Mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah menderita akibat banjir dan longsor. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan dipersulit, salah sasaran, atau bahkan diselewengkan,” tandasnya.
