Anggota DPR Sebut Penataan Kuota Produksi Tambang Jaga Stabilitas Harga
SinPo.id - Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mendukung rencana pemerintah menata ulang dan memangkas kuota produksi sektor pertambangan. Langkah ini dinilai dapat menjaga stabilitas harga komoditas energi sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional.
"Penataan kuota produksi ini harus dilihat sebagai langkah korektif. Negara tidak boleh hanya mengejar volume, tetapi juga nilai tambah, stabilitas harga, dan keberlanjutan lingkungan," kata Cek Endra di Jakarta, Selasa, 6 Januari 2025.
Dia juga menilai kebijakan pengendalian kuota produksi merupakan instrumen penting agar eksploitasi sumber daya alam tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan.
Cek Endra menyatakan selama ini produksi yang terlalu agresif justru berisiko menekan harga, merugikan negara, serta memperbesar dampak lingkungan di daerah penghasil.
Cek Endra mencontohkan Jambi sebagai salah satu daerah penghasil energi yang merasakan langsung dampak dari aktivitas sektor energi dan pertambangan.
Menurut dia, kebijakan produksi yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan dan sosial di daerah. Sehingga, pengaturan kuota menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan wilayah.
"Daerah seperti Jambi membutuhkan kepastian bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijak. Produksi harus sejalan dengan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat," ujarnya.
Cek Endra menegaskan Komisi XII DPR RI mendorong agar kebijakan penyesuaian kuota tersebut diiringi dengan pengawasan yang ketat serta transparansi dalam penetapan kuota. Dengan begitu tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun daerah penghasil.
Dia menekankan kepastian regulasi tetap menjadi kunci utama menjaga iklim investasi sektor energi dan pertambangan. Cek Endra menilai pengendalian kuota produksi juga sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
Dengan produksi yang lebih terukur, pemerintah memiliki ruang untuk mendorong hilirisasi, efisiensi, dan praktik usaha yang lebih bertanggung jawab secara ekologis.
"Tujuan akhirnya jelas, sektor energi dan pertambangan harus memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan masa depan daerah penghasil," tegasnya.
