Ketua Banggar DPR Respons Swadaya TNI Tangani Bencana Sumatra
SinPo.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatra, salah satunya dalam pembangunan jembatan bailey.
Menurutnya, apa yang dialami oleh TNI tidak akan terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatra dapat lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey," kata Said, dalam keterangan persnya, Rabu, 31 Desember 2025.
Menurutnya, alokasi anggaran pada APBN 2025 untuk penanganan bencana di Sumatra masih tersedia sebesar Rp 500 miliar, dan pembangunan jembatan bailey sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.
"Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi linta sektor berjalan dengan baik," ungkapnya.
Ia berharap, ke depannya hal itu dapat menjadi bahan evaluasi agar koordinasi lintas sektor dapat lebih cepat dan tidak berbelit-belit, guna mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada.
"Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatra," tuturnya.
"Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat," kata Said.
