Muhammadiyah: Perdebatan Soal Bencana Tak Berlarut-larut, Penyintas Butuh Aksi Nyata
SinPo.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan agar kejadian bencana di Sumatra merenggut ribuan jiwa, termasuk yang belum ditemukan, dan menghancurkan bangunan fisik tidak boleh dijadikan alat politisasi.
Sebab, saat ini, para penyintas sangat membutuhkan aksi nyata dari seluruh elemen bangsa, bukan menunggu berdebatan berlarut terkait status bencana.
"Perdebatan tak boleh berlarut-larut. Sebab penyintas membutuhkan aksi nyata dari saudara sebangsa. Maka, Muhammadiyah mengajak bersatu untuk meringankan beban penyintas bencana," kata Haedar dalam keterangannya, Sabtu, 20 Desember 2025.
"Jika kita terus berdebat, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengurus mereka," sambungnya.
Haedar juga meminta pemerintah melakukan langkah-langkah optimal dan gerak cepat menyelesaikan kedaruratan di lokasi bencana secara keseluruhan, khususnya daerah yang belum bisa dijangkau. Hal ini sebagai konsekuensi bila status bencana di Sumatra tersebut tidak ditetapkan sebagai darurat bencana nasional.
"Jika tidak ingin darurat nasional, maka konsekuensinya harus melakukan kebijakan-kebijakan yang progresif, cepat, kemudian terintegrasi, dan termasuk mendayagunakan sumber daya yang cepat dan tepat," kata Haedar.
Menurut Haedar, beberapa institusi yang bisa didayagunakan untuk mempercepat respon tanggap darurat seperti TNI, Polri, BNPB, serta stakeholder lain yang kompeten.
Selain sumber daya manusia, dia juga meminta pengerahan alat-alat berat yang kompatibel untuk mempercepat respon tanggap darurat fisik di ketiga provinsi terdampak bencana.
Setelah meninjau lokasi langsung di ketiga provinsi tersebut, Haedar memandang, selain kepaduan dalam koordinasi, Pemerintah juga harus memberikan respon tanggap darurat dengan cepat.
Melalui langkah koordinatif dan respons cepat, diharapkan status di Aceh, Sumut, dan Sumbar, yang tidak menjadi bencana nasional dapat dipertanggungjawabkan secara real.
Selain itu, menjelang akhir Desember, respon tanggap darurat harus dipercepat. Bahkan jika bisa sebelum tutup tahun 2025, respon tanggap darurat sudah beralih atau transisi menuju tahap pemulihan, sehingga awal 2026 sudah landai.
Hal itu diharapkan memberikan kelonggaran bagi para penyintas dan menata ulang hidup ke depan dengan pikiran yang lebih tenang.
Guru Besar Ilmu Sosiologi ini melihat, jika situasi dan kondisi lokasi terdampak bencana masih berat, dikhawatirkan masyarakat penyintas bencana, serta pemerintah masih memiliki tantangan yang tidak ringan.
Tak lupa, Haedar juga memberikan apresiasi keseriusan Presiden Prabowo untuk mempercepat respon tanggap darurat. Sejauh ini, PP Muhammadiyah secara resmi tidak mengeluarkan sikap maupun desakan ke pemerintah untuk menjadikan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
"Kami hanya mengharapkan bahwa, ketika tidak mengambil darurat nasional maka lakukan kebijakan-kebijakan yang progresif, cepat, berkoordinasi, serta sampai ke sasaran," katanya.
Sementara itu, terkait dengan munculnya isu desakan untuk menaikkan status situasi bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional, merupakan hasil kajian, dan bukan sikap resmi PP Muhammadiyah.
