Komisi XIII DPR Tegaskan Prinsip Bernegara Harus Diperkuat Lewat RUU BPIP
SinPo.id - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan prinsip berbangsa dan bernegara harus diperkuat melalui Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
Willy mengungkapkan pada prinsipnya, Komisi XIII DPR RI mendukung agar RUU tersebut bisa membuat lembaga BPIP mengalami kemajuan. Terlebih, penyusunan undang-undang maupun peraturan-peraturan harus senapas dengan Pancasila.
"BPIP harus benar-benar inklusif dan memiliki tanggung jawab sejarah yang harus kita klasifikasikan dengan baik," kata Willy di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu mengatakan saat ini Komisi XIII DPR RI menunggu surat presiden (surpres) dari pemerintah untuk bisa segera membahas RUU BPIP. Jika surpres itu sudah dikirim pada masa reses ini, kata dia, DPR segera membahas RUU tersebut pada masa sidang mendatang.
"Jadi, kami tunggu saja, sambil tentu melihat perkembangannya. Saya sendiri belum melihat hasil dari Badan Legislasi," katanya.
Menurut Willy, DPR pun akan mengkaji terlebih dahulu jika pemerintah sudah mengirim surpres beserta daftar inventarisasi masalah (DIM). Dia pun tidak ingin berspekulasi terkait potensi perubahan nomenklatur dalam BPIP.
Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Persetujuan itu dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pandangannya kepada Pimpinan DPR RI secara tertulis. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
"Apakah RUU usulan inisiatif Badan Legislasi tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR," kata Dasco yang dijawab setuju anggota DPR RI yang hadir.
