Wagub DKI Tekankan Integritas dalam Tata Kelola BUMD
SinPo.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi tata kelola badan usaha milik daerah. Hal itu disampaikan Rano saat membuka Seminar dan Kegiatan Keluarga Berintegritas BUMD dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jakarta Barat, Selasa, 25 November 2025.
“BUMD harus menjadikan integritas sebagai napas organisasi, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Tanpa integritas, transformasi tidak mungkin berjalan efektif,” kata Rano dalam sambutannya.
Acara bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi: Transformasi Tata Kelola BUMD Berintegritas Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya” itu digelar untuk merumuskan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola perusahaan daerah.
Rano menyebut penguatan integritas menjadi syarat mutlak bagi BUMD agar mampu bertahan dalam dinamika global yang semakin kompleks.
Rano membeberkan kondisi ekonomi Jakarta yang dinilai tetap stabil meski tekanan global meningkat. Pada triwulan ketiga 2025, ekonomi Ibu Kota tumbuh 4,96 persen dengan inflasi berada pada level 2,69 persen-lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,86 persen.
“Capaian ini tidak lepas dari kontribusi BUMD dalam menjaga layanan publik, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan pembangunan kota,” ungkapnya.
Namun Rano mengingatkan tantangan baru yang bakal muncul pada 2026, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga ancaman siber dan kian ketatnya persaingan ekonomi regional.
“Dalam situasi seperti ini, integritas dan tata kelola yang kokoh bukan hanya penting, tetapi merupakan kebutuhan dasar,” ujar Rano.
Transformasi BUMD, kata dia, merupakan agenda strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung target menjadikan Jakarta masuk 50 besar kota global pada 2029 dan menembus jajaran 20 besar pada 2045.
"Seluruh proses bisnis, layanan publik, hingga pengelolaan aset daerah, harus mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG).," imbuhnya.
Rano pun meminta seluruh BUMD memperkuat sistem pengendalian internal dan menyesuaikan mekanisme tata kelola sesuai dinamika risiko terkini. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan, katanya, harus menjadi rutinitas kerja.
“Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) harus dipercepat dan dituntaskan secara konsisten,” ucapnya.
“Integritas bukan hanya soal bebas dari korupsi, tetapi karakter kejujuran, profesionalitas, kedisiplinan, dan keberanian untuk berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat," sambungnya.
Menutup sambutannya, Rano mengajak seluruh BUMD membangun tata kelola yang bersih, modern, dan terpercaya.
“Ketika integritas menjadi budaya, daya saing dan kepercayaan publik insya Allah akan mengikuti,” tandasnya.
