Menteri PANRB Rini Widyantini: Transformasi Digital Perkuat Kepercayaan Rakyat dan Pemerintahan Inklusif
SinPo.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka untuk mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Global Dialogue: Participation And Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol. Ia menjelaskan transformasi digital pemerintah didukung oleh arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.
“Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini merupakan pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. Tujuan kami bukanlah membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform ke dalam satu layanan,” ujar Rini di Jakarta, Kamis.
Rini menekankan bahwa saat ini pemerintah membangun sistem yang menjangkau rakyat di seluruh Indonesia melalui layanan publik omni-channel, sehingga tidak ada yang tertinggal. Semua kementerian dan pemerintah daerah disatukan dalam satu arahan digital bersama.
Sebagai contoh, program percontohan di Kabupaten Banyuwangi berhasil mendaftarkan lebih dari 300.000 warga untuk perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan pembayaran langsung. Program ini membuktikan bantuan dapat diberikan tepat waktu dan menghilangkan hambatan birokrasi.
Transformasi digital juga didorong melalui partisipasi publik. Setiap aspirasi masyarakat menjadi peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Pola pikir kreatif bersama ini mendefinisikan masa depan kita. Pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat,” tegas Rini.
Rini menekankan teknologi menghadirkan kecepatan, tetapi hanya keterbukaan yang membangun kepercayaan. Komitmen pada partisipasi publik diharapkan dapat membentuk kembali tata kelola pemerintahan secara fundamental sehingga demokrasi menjadi lebih inklusif, manusiawi, dan partisipatif.
“Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” pungkasnya.
