DPR Desak BGN Cabut Izin SPPG Lalai, Tegaskan Keselamatan Anak Prioritas MBG
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai. Ketegasan pemerintah diperlukan demi menjaga keselamatan anak-anak dalam pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh menutup mata dan terlalu mengejar jumlah penerima manfaat MBG setelah memiliki alokasi anggaran yang besar.
"Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri," kata Charles di Jakarta, Minggu, 27 Juli 2025.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan agar kasus siswa keracunan setelah menyantap menu MBG, seperti terjadi di Kupang, NTT, tidak terulang. Charles menyebut korban keracunan MBG bukanlah error secara statistik yang bisa diabaikan untuk mengeklaim keberhasilan secara umum.
"Ini bukan soal angka, tapi soal kesehatan raga anak-anak penerus bangsa," ujarnya.
Dia juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM beberapa waktu lalu, di mana telah disepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penyediaan MBG di seluruh daerah.
"Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat," kata dia.
Menurut dia, BGN melalui seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia harus menjamin kesehatan raga anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima makan bergizi gratis (MBG) mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
Di hadapan para pemimpin partai politik dan sejumlah pejabat negara di Jakarta, Presiden Prabowo mengungkapkan menerima laporan bila penerima manfaat MBG sejauh ini mencapai 6,7 juta orang.
"Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat," kata Presiden Prabowo saat menghadiri acara HUT PKB di Jakarta.
