66 Tahun Reformasi Birokrasi: PANRB Gaungkan Transformasi Melayani Negeri
SinPo.id - Tepat 66 tahun sejak lahirnya Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) pada 1959, semangat reformasi birokrasi terus digelorakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam momentum peringatan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya akselerasi transformasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang nyata dan berpihak kepada rakyat.
Peringatan kali ini tidak dikemas dengan seremoni megah, melainkan melalui Fun Walk Keluarga Besar Kementerian PANRB, yang digelar pada Minggu 27 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi simbol kekeluargaan, kolaborasi, sekaligus refleksi mendalam bagi para penggerak reformasi birokrasi.
"Kita semua adalah bagian dari perjuangan untuk menghadirkan birokrasi yang berdampak, adaptif, dan berpihak kepada rakyat," ujar Rini Widyantini dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi batu loncatan strategis menuju birokrasi masa depan—birokrasi yang tidak lagi terkungkung di balik meja, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat dan solusi konkret.
Setelah sebelumnya mengusung tagline “Reformasi Birokrasi Berdampak”, kini Rini memperkenalkan semangat baru bertajuk “Transformasi Melayani Negeri.”
"Kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan pola kerja dan melakukan transformasi dari hulu. Tujuannya satu: pelayanan masyarakat yang semakin baik," tegasnya.
Percepatan reformasi birokrasi melahirkan beragam inovasi, mulai dari peningkatan kompetensi dan integritas aparatur sipil negara (ASN), hingga penyempurnaan sistem pelayanan publik yang inklusif dan digital.
Salah satu bukti nyata adalah transformasi digital pemerintahan, yang menurut Rini bukan semata soal teknologi, melainkan menyatukan pemerintahan demi kemudahan warga dalam mengakses layanan publik.
"Transformasi digital bukan hanya efisiensi, tapi upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang menyatu dan memudahkan masyarakat," tambahnya.
Reformasi birokrasi yang telah berlangsung lebih dari enam dekade ini juga terbukti menjadi penyangga penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan, termasuk saat menghadapi pandemi dan dinamika politik nasional.
"Birokrasi yang kuat dan profesional memastikan pelayanan pemerintah tetap berjalan tanpa dipengaruhi situasi politik,” pungkas Rini.
Momentum 66 tahun ini menjadi penanda bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata menuju pelayanan publik yang manusiawi, adil, dan berkualitas.
